Sabtu, 31 Januari 2015

Soal Kota Madya, Bupati Dan DPRD Bengkulu Selatan Kunker ke Kota Padang Sumbar

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – Dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang Sumatera Barat. Bupati Bengkulu Selatan Reskan E Awaluddin dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan di sambut baik oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Em. Zalmi dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi, Rabu (28/1/2015).
Pada pertemuan di Aula Kantor Wali Kota Padang itu, Bupati Bengkulu Selatan Reskan E Awaluddin menyampaikan tujuan kunjungannya tersebut. Dimana kunjungan kerja (Kunker) pihaknya itu bertujuan untuk meminta petunjuk akan pembentukan sebuah Kota baru (Kotamadya) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Kabupaten Bengkulu Selatan, kalau secara geografis sama seperti Kota Padang. Laut, hutan, dan kota kami punya sama seperti yang dimiliki Kota padang. Hanya saja kata Reskan, luasnya jauh lebih besar dari Kota Padang,” ungkap Bupati BS Reskan Efendi.
Lanjut Reskan, Karena Kota Padang ini sampai kini sudah 370 tahun umurnya dan sudah dibilang sebuah kota tua. Maka dengan itulah kami dari Kabupaten Bengkulu Selatan mohon petunjuk teknis pembentukan sebuah kota, dan langkah – langkah serta persyaratan apa saja yang harus kami persiapkan untuk membentuk sebuah Kota seperti Kota Padang ini, tutup Reskan E Awaliudin.
Dalam kesempatannya, wakil Wali Kota Padang Em. Zalmi hanya memamaparkan beberapa perkembangan Kota Padang dan konsep kedepan Kota Padang itu untuk menuju Kota Metropolitan.
“Umur kota padang saat ini sudah 370 tahun, awalnya kota padang ini hanya 4 kecamatan, namun saat ini sudah menjadi 11 Kecamatan,” kata wali Kota Padang Em. Zalmi.
Dilanjutkan Em Zalmi, Kota Padang mempunyai 70 % hutan lindung (HL), sementara luas Kota Padang hanya 30 % yang efektif, katanya. Pengawasan hutan di utamakan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu di prioritaskan. Daerah kami tidak banyak menarik investor. Sebab kata Wawali, uangnya nanti banyak di bawa keluar daerah dari kota Padang ini. Oleh sebab itulah kami tidak memberikan izin kepada Indomart, alfamart dan lainnya itu. Kami hanya mengenbangkan usaha-usaha yang dapat di miliki daerah dan masyarakat kami, demikan Em Zalmi.
Kunker ke Kota Padang ini yakni Bupati Bengkulu Selatan Reskan E. Awaluddin, Yevri Sudianto Ketua DPRD BS, serta anggota komisi A Rini Susanti selaku ketua komisi, berserta angotanya yaitu H Supin, H Muhajirin, Farizal, Milian Yunir, Kuswandi, Sekwan Herman Sunarya, . Kabag Tapem Drs Sudimawan, Fikri Johari kasuabag tapem, Kasat Pol PP Firman Kedatangan Rombongan dari Kabupaten Bengkulu Selatan itu disambut oleh Wakil walikota Padang Em. Zalmi, Wakil ketua II DPRD Kota Padang Muhidi, Asisten 1 Pemerintahan Wendistar, Kabag Pemerintahan Drs, Desmon danus dan SKPD kota Padang. (Tango)

Sabtu, 03 Januari 2015

RAPBD Bengkulu Selatan Tahun 2015 DiSahkan

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – 7 Fraksi DPRD Bengkulu Selatan yakni Fraksi PDIP, Golkar, PKPI, Demokrat, PAN, Kesatuan Perubahan dan Gerindra setujui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Hal ini di tandai dengan telah disahkannya RAPBD BS 2015 itu pada Rabu, (31/12/2014).
Sidang Paripurna pengesahan RAPBD BS 2015 itu yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD BS Izurman.
Pimpinan sidang Yevri Sudianto menyampaikan, “dengan telah disahkannya APBD 2015 ini, semoga kegiatan pembangunan di tahun 2015 segera berjalan sesuai dengan program, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan,” tutup ketua DPRD BS, Yevri Sudianto yang didampingi waka I, Susman Hadi dan Waka II, Yunadi.(tango)

Senin, 29 Desember 2014

Hindari Pungli, Izin Hanya Di KPTSP

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – Untuk menghindari maraknya pungli dalam penerbitan izin usaha. Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Bengkulu Selatan terbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus yang mengatur perihal perizinan.
Pada tahun 2015, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan harus menyerahkan pemberian izin pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Sebab dalam dalam Perbup yang di keluarkan Bupati Bengkulu Selatan sudah mengatur prihal perizinan tersebut. Yang mana perizinan itu telah menjadi kewenangan Daerah dan hanya dikeluarkan oleh KPTSP.
“Terhitung Januari 2015 nanti, semua perizinan ada dikantor KPTSP. Jadi seluruh dinas, instansi harus menyerahkan perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Bagi masyarakat yang mau mengurus perizinan silahkan langsung ke kantor KPTSP,” himbau kepala KPTSP Samsuhardi.(tango)

Tahun 2015, Cuci Darah Cukup Di RSUD Hasanuddin Damrah Manna

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – Pada tahun 2015 mendatang Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah (RSUD-HD) Manna sudah bisa melayani cuci darah.
Ini merupakan kabar gembira bagi warga Bengkulu Selatan yang ingin berobat di RSUDHD Manna, untuk cuci darah. Pasalnya jika selama ini setiap akan cuci darah selalu ke rumah sakit luar daerah. Namun ke depannya dimulai tahun 2015 mendatang cukup di lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah (RSUD-HD) Manna Bengkulu Selatan.
“Pada tahun 2015 bagi warga yang mau berobat cuci darah sudah bisa di RSUD-HD Manna,” kata Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE.
Menurut Bupati, pihak Rumah Sakit pada tahun 2014 ini sudah menambah lagi dua orang dokter spesialis, yakni dokter spesialis syaraf dan dokter bedah. , selain itu pihak Rumah Sakit saat ini sudah mengirim beberapa orang perawat dan tenaga dokter spesialis cuci darah untuk pelatihan keluar daerah.
Di perkirakan pada pertengahan 2015 mendatang di RSUD-HD Bengkulu Selatan sudah bisa dilaksanakan cuci darah, demikian Reskan Efendi Awlluddin.(tango)

Minggu, 28 Desember 2014

Bupati Tanggapi Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Bengkulu Selatan

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – Bupati Reskan E Awaluddin, Sabtu, (27/12/2014) sekitar pukul 21.31 Wib menjawab terhadap pandangan umum dari ke 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah ((DPRD) Bengkulu Selatan.
Ke-7 Fraksi itu yang menyampaikan pandangan tersebut diantaranya, Syarifuddin Sabana dari Fraksi Kesatuan dan Perubahan, Adnan dari Fraksi PDIP, Surhan Uyup dari Fraksi Gerindra, Haryanto dari fraksi Golkar, Muhajirin dari Fraksi Demokrat, Junianto dari Fraksi PAN, dan Agusman Jahim dari Fraksi PKPI.
Sebelum menjawab pandangan fraksi, terlebih dahulu Reskan mengucapkan terimakasih terhadap Dewan yang telah menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada anggota Dewan yang terhormat itu.
“Atas perhatian yang sungguh – sungguh terhadap Raperda yang telah dibahas bersama dan telah disampaikan dalam bentuk saran, kritik himbauan, itu yang di harapkan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, hal itu merupakan masukan yang positif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembanguan serta melayani masyarakat pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih baik lagi, ujar Bupati BS Reskan E Awaluddin.
Pada jawaban eksekutif terhadap anggota Dewan DPRD BS tentang pandangan umum rancangan peraturan daerah dan APBD 2015 tersebeut. Bupati BS Reskan Efendi Awaluddin menjawab secara satu persatu pandangan umum yang di sampaikan oleh ke 7 fraksi DPRD BS itu.
Mengenai dana sharing dari pemerintah propinsi Bengkulu tentang pemilihan Kepala Daerah. Bupati Reskan menjelaskan dari kesepakatan sekretaris KPU, Panwaslu, Bapeda, Bawaslu, DPPKAD, Biro Keuangan dan Kesbang Linmas Se-Propinsi Bengkulu. Telah disepakati bahwa 6 item kegiatan yang didanai melalui dana propinsi, dengan permintaan masing – masing sebesar 50 persen. Diantaranya honorium, peralatan PPS dan KPPS, Perjalaan Dinas, distribusi logistic dan pemutakhiran data. Mengenai tentang efisiensi anggaran tentang penyelenggaraan Pilkada, hal itu sudah melalui verifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD BS, namun jika perlu akan di kaji ulang kembali, kata Reskan.
Sementara menanggapi tentang peraturan dan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, Reskan mengatakan peraturan yang digunakan yakni Perpu no 1 tahun 2014 pemilihan secara langsung. Jika Perpu ini di tolak maka akan ada kebijakan lebih lanjut yang akan dikeluarkan pemerintah pusat sehingga belum perlu menganggarkan dana pilkada tidak langsung.
Masalah pemililihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak sudah direncanakan dan diakomodir pada APBD tahun 2015. Sementara masalah dana Desa (Add), telah diatur dalam UU no 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 tentang pemerintah desa dan PP no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBD dan APBN. Namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk Permendagri tentang Desa dan peraturan menteri keuangan, kemudian akan diatur dengan perda. Sementara untuk sumber daya manusia (SDM) pada pengelolaan keuangan Desa nantinya 142 kepala desa pada tahun 2015 akan dikirim ke Lampung secara bertahap untuk mengikuti pelatihan, ujar Reskan.
Untuk meningkatkan PAD, pada tahun 2015 mendatang Bupati Bengkulu Selatan akan memperbaiki dan membenahi beberapa aset Daerah yang terbengkalai, seperti hotel Duta Beach, Pabrik Es, Gedung Pemuda, Gedung Seba Guna Diknas dan pembangunan lainnya, ucap Reskan.
Masalah prasarana penunjang per-ekonomian rakyat, bangunan jalan dan jembatan banyak yang mengalami kerusakan hal itu menjadi perhatian serius oleh pihak eksekutif dan akan di masukan dalam program secara prioritas pada tahun 2015 mendatang.
Menanggapi masalah lemahnya koordinasi dan komunikasi hal ini akan mejadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa yang akan datang, Imbuhnya.
Besarnya defisit anggaran ditahun 2015, hal ini menjadi perhatian serius. Saran dan masukan sangat kita perlukan, demikian Reskan Efendi Awaluddin. (Tango)