Kamis, 21 Februari 2013

Inpres No 2/2013, Mendagri : Kepala Daerah Menjadi Koordinator Penanganan Konflik

Jakarta - Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik di daerah. Dalam inpres ini kepala daerah menjadi koordinator penanganan konflik. "Jadi kepala daerah di situ mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti kapolda, danrem kemudian juga unsur lain di masyarakat,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di sela-sela raker pemerintah di Plenary Hall, JCC, Jakarta, Senin (28/1/2013). Inpres tersebut, lanjut Mendagri, membuat keterpaduan kordinasi antar pemangku kebijakan di daerahnya masing-masing. Sehingga, masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani konflik yang terjadi. "Walaupun selama ini berdasarkan UU No 7 tahun 2012 tentang penanggulangan kerusuhan sosial itu sekaligus UU Kepolisian dan Kejaksaan sudah ada. Tapi ini dipadukan dengan inpres yang baru ini,” paparnya. Menurut Gamawan, inpres ini tidak akan membuat tumpang tindih antara aturan yang ada sebelumnya. Dengan adanya inpres tersebut, semua aturan yang ada akan menjadi lebih efektif. "Karena menurut saya UU itu kan terpecah-pecah, artinya ada UU penanganan kerusuhan sosial, UU Kepolisian, ada UU TNI, intelijen. Dengan inpres ini dipadukan semua kekuatan dan unsur untuk menghadapi persoalan kerusuhan di daerah,” ungkapnya. Sebelumnya, Presiden SBY pada pembukaan raker pemerintah pagi tadi mengatakan penerbitan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan tersebut untuk dijadikan landasan para pemimpin di daerah dalam mengambil tindakan dalam mencegah potensi konflik. "Hari ini saya keluarkan Inpres No 2/2013. Inti inpres tersebut adalah, instruksi saya untuk tingkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air," ujar Presiden SBY dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Pemerintah yang diselenggarakan di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1). Dengan inpres tersebut, SBY berharap situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga. Menurut SBY, peran para gubernur, bupati, dan walikota akan sangat besar dan menentukan. "Dengan inpres ini tidak boleh lagi ada keragu-raguan dalam bertindak. Tidak boleh lagi ada keterlambatan, tidak boleh lagi tidak bisa mencegah apa yang seharusnya bisa dicegah, dan tidak boleh lagi menghentikan konflik komunal dengan tidak tuntas. Jangan simpan bom waktu. Harus tuntas," imbaunya. Sumber : http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/

Rabu, 20 Februari 2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya, serta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu; c. bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959); 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu. 3. Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Pasal 2 Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Kabupaten Mukomuko berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas: a. Kecamatan Lubuk Pinang; b. Kecamatan Teras Terunjam; c. Kecamatan Pondok Suguh; d. Kecamatan Mukomuko Selatan; dan e. Kecamatan Mukomuko Utara. Pasal 4 Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Sukaraja; b. Kecamatan Seluma; c. Kecamatan Talo; d. Kecamatan Semidang Alas; dan e. Kecamatan Semidang Alas Maras. Pasal 5 Kabupaten Kaur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Kaur Utara; b. Kecamatan Kinal; c. Kecamatan Kaur Tengah; d. Kecamatan Kaur Selatan; e. Kecamatan Maje; f. Kecamatan Nasal; dan g. Kecamatan Tanjung Kemuning. Pasal 6 (1). Dengan terbentuknya Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2). Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7 (1). Kabupaten Mukomuko mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (2). Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Utara; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (3). Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (4). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. (5). Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 (1). Dengan terbentuknya kabupaten-kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2). Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya. Pasal 9 (1). Ibu kota Kabupaten Mukomuko berkedudukan di Mukomuko. (2). Ibu kota Kabupaten Seluma berkedudukan di Tais. (3). Ibu kota Kabupaten Kaur berkedudukan di Bintuhan. BAB III KEWENANGAN DAERAH Pasal 10 Kewenangan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11 (1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2). Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 12 Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pasal 13 (1). Dengan terbentuknya Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati Kaur diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Bengkulu dengan masa jabatan 1 (satu) tahun. (2). Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Bengkulu dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan berikutnya. (3). Peresmian Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-undang ini diundangkan. (4). Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati Kaur. (5). Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 14 Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Utara, dan Bupati Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Pemerintah Kabupaten Kaur hal-hal sebagai berikut: a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Pemerintah Kabupaten Kaur; b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur; c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur; d. utang piutang Kabupaten Bengkulu Utara yang kegunaannya untuk Kabupaten Mukomuko; dan utang piutang Kabupaten Bengkulu Selatan yang kegunaannya untuk Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur; serta e. dokumen, dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. (2). Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati Kaur. (3). Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dapat melakukan upaya hukum. Pasal 16 (1). Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. (2). Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diterima dari pemerintah Provinsi dan Pusat. (3). Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bupati Bengkulu Selatan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. (4). Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Pasal 17 (1). Sebelum Kabupaten Mukomuko menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara, tetap berlaku dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mukomuko. (2). Sebelum Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Kaur. (3). Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara dan Bupati Bengkulu Selatan harus disesuaikan dengan Undang-undang ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 23 sumber : http://www.hukumonline.com/

Selasa, 19 Februari 2013

Bupati Kaur dan Bupati Seluma Nyatakan Pelayanan Meningkat Pasca Pemekaran

Bupati Kabupaten Kaur Hermen Malik dan Bupati Kabupaten Seluma Bundra Jaya menyampaikan keterangannya selaku Pihak Terkait dalam Sidang Perkara No. 112/PUU-X/2012, Selasa (19/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Persidangan ini terkait Pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Menurut Hermen Malik, pemekaran membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Kab. Kaur. “Setelah pemekaran banyak kemajuan-kemajuan yang didapat, misal listrik sudah menyala, berdirinya pabrik CPO, jalan produksi semakin baik, penyerapan tenaga kerja, baik di CPO maupun perkebunan semakin tinggi, masuknya Bank Bengkulu sebagai sarana perekonomian,” ungkapnya. Selain itu, menurutnya, terdapat juga peningkatan dalam berbagai bidang kemasyarakatan, seperti dalam bidang sosial, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. “Prasarana kesehatan jauh lebih baik,” ujarnya. Begitupula saat pembuatan e-KTP. Dia menyatakan, selama pembuatan e-KTP di Kab. Kaur, tidak ada warga yang memprotes atau meminta pemindahan ke Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk. Malah sebaliknya, dia mengkhawatirkan, dengan adanya gugatan ini berpotensi memunculkan kondisi yang tidak kondusif. “Kenapa kondisi yang baik begini, harus kita utak-atik kembali. Hampir semua batas baru, yang bukan merupakan batas alami, pasti terjadi gejolak yang serius di lapisan masyarakat. Tidak saja batas kabupaten, batas desa saja menjadi persoalan,” paparnya. Hermen menegaskan bahwa sebenarnya sudah terjadi kesepakatan batas koordinat antara Kab. Bengkulu Selatan dengan Kab. Kaur. Buktinya adalah surat yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Kab. Bengkulu Selatan, Bupati Kab. Kaur, Ketua DPRD Kab. Kaur, Gubernur Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, beserta unsur Muspida lainnya, bertanggal 5 Februari 2007. Tidak jauh berbeda, Bundra Jaya juga mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya, justru masyarakat di daerah pemekaran yang dipersoalkan Pemohon seharusnya merasa bersyukur. Karena secara riil, kinerja Pemda Kab. Seluma semakin hari semakin membaik. “Meningkat baik kualitas maupun kuantitas, baik pengembangan fisik pembangunan maupun non-fisik, terutama dibidang pelayanan pendidikan dan kesehatan,” tutur Bundra Jaya. Dia berpandangan, pasal-pasal yang dipersoalkan Pemohon, telah dirumuskan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. “Jika ada kekurangan dimata pemohon, maka hal itu hanyalah persoalan skala prioritas yang akan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bukan dalam konteks kepastian hukum,” ucapnya. Selain mendengarkan keterangan Pihak Terkait tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, juga mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah. Keduanya adalah mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bengkulu Selatan Periode 1999-2004, Samhardi Saleh dan Inyo Bauhuan Hutagalung. Pada intinya, mereka mengungkapkan bahwa pemekaran terhadap tiga daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2003 tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Samhardi membantah adanya dalil bahwa pembahasan pemekaran adalah titipan. Menurut Inyo Bauhuan, usulan tersebut diajukan oleh masyarakat Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma melalui panitia yang dibentuk, yaitu Presidium Pembentukan Kab. Kaur dan Panitia Pembentukan Kab. Seluma yang disampaikan secara langsung. Hal ini tertuang dalam surat Bupati Bengkulu Selatan, bertanggal 29 Juni 2000, perihal Rencana Pemekaran Wilayah Bengkulu Selatan. “Tidak benar kalau ada tuduhan pemekaran ini rekayasa atau dibahas secara tidak terbuka. Itu tidak benar. Pembahasan telah melalui paripurna 3 kali. Termasuk (pembahasan) batas wilayah,” beber Inyo. (Dodi/mh)