Minggu, 28 Desember 2014

Bupati Tanggapi Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Bengkulu Selatan

Radio Mitra FM, Bengkulu Selatan – Bupati Reskan E Awaluddin, Sabtu, (27/12/2014) sekitar pukul 21.31 Wib menjawab terhadap pandangan umum dari ke 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah ((DPRD) Bengkulu Selatan.
Ke-7 Fraksi itu yang menyampaikan pandangan tersebut diantaranya, Syarifuddin Sabana dari Fraksi Kesatuan dan Perubahan, Adnan dari Fraksi PDIP, Surhan Uyup dari Fraksi Gerindra, Haryanto dari fraksi Golkar, Muhajirin dari Fraksi Demokrat, Junianto dari Fraksi PAN, dan Agusman Jahim dari Fraksi PKPI.
Sebelum menjawab pandangan fraksi, terlebih dahulu Reskan mengucapkan terimakasih terhadap Dewan yang telah menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada anggota Dewan yang terhormat itu.
“Atas perhatian yang sungguh – sungguh terhadap Raperda yang telah dibahas bersama dan telah disampaikan dalam bentuk saran, kritik himbauan, itu yang di harapkan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, hal itu merupakan masukan yang positif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembanguan serta melayani masyarakat pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih baik lagi, ujar Bupati BS Reskan E Awaluddin.
Pada jawaban eksekutif terhadap anggota Dewan DPRD BS tentang pandangan umum rancangan peraturan daerah dan APBD 2015 tersebeut. Bupati BS Reskan Efendi Awaluddin menjawab secara satu persatu pandangan umum yang di sampaikan oleh ke 7 fraksi DPRD BS itu.
Mengenai dana sharing dari pemerintah propinsi Bengkulu tentang pemilihan Kepala Daerah. Bupati Reskan menjelaskan dari kesepakatan sekretaris KPU, Panwaslu, Bapeda, Bawaslu, DPPKAD, Biro Keuangan dan Kesbang Linmas Se-Propinsi Bengkulu. Telah disepakati bahwa 6 item kegiatan yang didanai melalui dana propinsi, dengan permintaan masing – masing sebesar 50 persen. Diantaranya honorium, peralatan PPS dan KPPS, Perjalaan Dinas, distribusi logistic dan pemutakhiran data. Mengenai tentang efisiensi anggaran tentang penyelenggaraan Pilkada, hal itu sudah melalui verifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD BS, namun jika perlu akan di kaji ulang kembali, kata Reskan.
Sementara menanggapi tentang peraturan dan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, Reskan mengatakan peraturan yang digunakan yakni Perpu no 1 tahun 2014 pemilihan secara langsung. Jika Perpu ini di tolak maka akan ada kebijakan lebih lanjut yang akan dikeluarkan pemerintah pusat sehingga belum perlu menganggarkan dana pilkada tidak langsung.
Masalah pemililihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak sudah direncanakan dan diakomodir pada APBD tahun 2015. Sementara masalah dana Desa (Add), telah diatur dalam UU no 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 tentang pemerintah desa dan PP no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBD dan APBN. Namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk Permendagri tentang Desa dan peraturan menteri keuangan, kemudian akan diatur dengan perda. Sementara untuk sumber daya manusia (SDM) pada pengelolaan keuangan Desa nantinya 142 kepala desa pada tahun 2015 akan dikirim ke Lampung secara bertahap untuk mengikuti pelatihan, ujar Reskan.
Untuk meningkatkan PAD, pada tahun 2015 mendatang Bupati Bengkulu Selatan akan memperbaiki dan membenahi beberapa aset Daerah yang terbengkalai, seperti hotel Duta Beach, Pabrik Es, Gedung Pemuda, Gedung Seba Guna Diknas dan pembangunan lainnya, ucap Reskan.
Masalah prasarana penunjang per-ekonomian rakyat, bangunan jalan dan jembatan banyak yang mengalami kerusakan hal itu menjadi perhatian serius oleh pihak eksekutif dan akan di masukan dalam program secara prioritas pada tahun 2015 mendatang.
Menanggapi masalah lemahnya koordinasi dan komunikasi hal ini akan mejadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa yang akan datang, Imbuhnya.
Besarnya defisit anggaran ditahun 2015, hal ini menjadi perhatian serius. Saran dan masukan sangat kita perlukan, demikian Reskan Efendi Awaluddin. (Tango)