Selasa, 14 Februari 2017

Peran Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999




Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam BAB V Tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 41 menyatakan :
1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Di dalam ayat (4) mengatur tentang “mentaati norma sosial lainnya”, dengan maksud agar dalam menjalankan atau melaksanakan bentuk peran serta dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak keluar jalur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undagan dan norma yang ada dimasyarakat.
Di dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diterangkan bahwa ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu, agar terlaksananya bentuk peran serta masyarakat dengan baik dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi.